NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Kuala Kapuas – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Berinto menyebut masih terjadi perlakuan kebijakan yang diskriminatif dan ketidakadilan di wilayah Kapuas Tengah dalam hal pembangunan infrastruktur jalan.
Hal itu dapat dilihat di ruas jalan Marapit, Buhut Jaya, Baronang II, Mamput, Karokos, Manis, Petak Bahenda saat ini masih terisolir.
Sedangkan wilayah tersebut, menurutnya merupakan kawasan tambang batu bara dan HPH, tetapi masyarakat di wilayah itu tidak memiliki akses jalan menuju Kecamatan Kapuas Tengah yang dibangun dari APBD.
Oleh karena itu, selaku wakil rakyat ia mendorong agar pemerintah lebih serius lagi membuka akses daerah yang masih terisolir tersebut jangan hanya melempar tanggung jawab kepada PT Daya Sakti ( HPH ) dan group PT Asmin ( tambang batu bara ).
“Pemda Kapuas wajib hadir untuk solusi supaya pembangunan infrastruktur jalan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Hal tersebut juga telah disampaikan politisi Partai Nasdem ini dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kapuas Tengah di aula Sahawung di Pujon, Rabu (17/2/2021) kemarin.
“Pada forum Musrenbang Kecamatan Kapuas Tengah kemarin kami menyarankan agar bidang infrastruktur lebih menitikberatkan pembukaan wilayah terisolir,” kata Berinto yang merupakan alumni SD, SMP, SMA Pujon.
Pihaknya, kata dia, terus mendorong pemerintah membuka akses dengan membangun infrastruktur dasar yakni jalan dari Marapit, Buhut Jaya, Baronang II, Mamput, Karokos, Manis, Petak Bahenda agar masyarakat di wilayah tersebut merasakan kemerdekaan dalam pembangunan.
“Sudah 75 tahun Negara RI merdeka tetapi mereka masih terisolir. Saya berharap wilayah-wilayah tersebut dapat menjadi prioritas utama pembangunan tahun 2022 mendatang,” pungkasnya. (nk-5)
