NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Setelah H Idham Amur atau kerap disapa Haji Daham menyatakan mundur dari kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pulang Pisau, praktis kepungurusan DPC PKB Pulang Pisau demisioner atau tidak ada kepengurusan.
Kosongnya jabatan ketua DPC PKB Pulang Pisau ini memunculkan spekulasi siapakah yang bakal mengganti posisi ketua ditinjau dari kesiapan kader PKB Pulang Pisau yang ada.
Ada nama Nova Selvia yang merupakan kader PKB yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian ada nama Sentot Siswanto yang juga anggota DPRD Pulang Pisau, serta nama Diharyo yang merupakan kader senior di DPC PKB Pulang Pisau mantan anggota DPRD 2 periode.
Diharyo ketika dikonfirmasi NUSAKALIMANTAN.COM membenarkan saat ini kepengurusan DPC PKB demisioner, karena Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar Minggu (14/3/2021) kemarin mengalami deadlock alias tanpa keputusan.
“Memang belum ada surat resmi tentang pengunduran diri Pak Haji Daham, namun secara lisan itu diungkapkan beliau dalam Muscab kemarin, beliau kecewa karena namanya tidak masuk dalam SK DPP di Muscab kemarin,” ungkap Diharyo, Senin (15/3/2021).
Diharyo juga mengakui, keputusan Haji Daham mundur dari PKB sudah bulat. Terungkap dalam video Muscab dimana Haji Daham berniat sungguh-sungguh keluar dari PKB dengan cara melepaskan baju PKB di tengah suasana Muscab.
“Yah kita tahu Pak Haji Daham itu orangnya konsisten, beliau tidak mau bertindak jika sebelumnya tidak dipikirkan matang-matang, kita hormati keputusan beliau mundur, meskipun ini sangat disayangkan,” kata Diharyo.
Ditanya siapakah kandidat kuat yang akan menggantikan posisi Haji Daham pasca pengunduran dirinya sebagai Ketua PKB Pulang Pisau, Diharyo mengaku tidak tahu.
“Keputusan itu diserahkan kepada DPP untuk menindaklanjutinya, kita di daerah hanya menerima keputusan saja, dan saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk oleh DPP nanti, karena pola Muscab PKB sekarang jabatan ketua, sekretaris dan bendahara ditentukan oleh DPP,” tutup Diharyo. (nk-1)
