Prihatin Nasib Pendidikan Anak Akibat Terlalu Lama Sekolah Daring

NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Ketua Komisi I DPRD Pulang Pisau Fraksi Partai Golkar Tanden Indra Bela mengaku prihatin nasib pendidikan anak akibat terlalu lama mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah online di masa pandemi saat ini.

Menurut Tandean, mengutip apa yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sedikitnya ada 3 dampak utama akibat terlalu lama sekolah daring.

“Dampak pertama yaitu ancaman putus sekolah. Risiko putus sekolah, lanjut dia, dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19. Termasuk dipicu oleh banyaknya orangtua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.

Dampak kedua, lanjut Tandean, adalah penurunan prestasi dan pencapaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ini, dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, prestasi menurun, semangat dan disiplin belajar berkurang.

Lalu, dampak ketiga ialah adanya risiko kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Tanpa sekolah, kata Tandean, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. KDRT yang dilakukan orang tua akibat stress mendampingi anaknya juga bisa berdampak negatif bagi pertumbuhan anak usia dini, tukasnya.

“Selain itu, ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak terutama anak perempuan, dan kehamilan remaja. Kasus ini sudah terjadi di kabupaten tetangga, ada orang tua yang tega mengeksploitasi anaknya yang masih duduk di bangku SMA karena motif ekonomi,” ucap Tandean.

Untuk itu Tandean berharap, agar pemerintah serius menerapkan wacana pembelajaran tatap muka (PTM) bagi daerah yang berada di zona hijau dan kuning. Menurutnya saat ini kondisi grafik penyebaran Covid-19 di Kalteng mengalami penurunan cukup signifikan. Sebab terdapat 3 kabupaten sudah berstatus zona kuning, antara lain Kabupaten Pulang Pisau, Lamandau dan Seruyan.

“Wacana PTM ini harus segera direalisasikan dan jangan terkesan tarik ulur, kalau kita cermati 3 dampak itu saja sudah cukup sebagai alasan untuk segera menerapkan pembelajaran tatap muka dengan prokes yang ketat,” beber Tandean. (nk-1)