NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Buntok – Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel) Ensilawatika Wijaya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Barsel untuk lebih meningkatkan pengawasan (monitoring) terkait bongkar muat di lapangan yang tidak memiliki izin yang resmi dan juga masalah Pelabuhan Pasar Lama yang juga sempat viral bahwa sempat terbawa arus beberapa kilometer, Kamis (03/02/2022).
Dikatakan Politisi Partai PDI P ini, sebab hal ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak kecolongan lagi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu viralnya kegiatan bongkar muat di Danau Sadar yang notabene tidak mempunyai izin resmi dan ini juga yang dipertanyakan masyarakat sekitar.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Barsel Daud Danda menyampaikan, terkait dengan kegiatan bongkar muat yang ada di Desa Danau Sadar yang tidak memiliki izin resmi, dimana disitu tidak memperbolehkan melakukan kegiatan tanpa adanya koordinasi dari instansi-instansi terkait.
“Karena selama ini yang kami bina dan yang mempunyai izin resmi hanya di Kelurahan Jelapat, jadi kalau mereka ingin melakukan kegiatan tersebut harus terlebih dahulu koordinasi ke instansi terkait dulu, serta melengkapi perizinan dulu,”ucap Daud
Mengenai masalah Pelabuhan Pasar Lama yang juga sempat viral terbawa arus, dia menjelaskan bahwa dari Dishub Provinsi sudah dihibahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Dengan tujuan agar bisa lebih maksimal pemeliharaannya karena mengingat hampir setiap harinya terjadi kegiatan transportasi di dermaga tersebut dan tempat singgah angkutan umum jalur air Speedboat serta kapal-kapal kecil lintas jalur sungai ” jelas Mantan Kadistamben Kabupaten Barito Utara ini.
“Untuk itu, kami bersama pihak DPRD Barsel nanti akan mendatangi balai di PalangkaRaya dengan tujuan agar lebih cepat secara legalitasnya mengenai surat penghibahan tersebut, karena DPRD Barsel tentunya harus juga memiliki surat bahwa pihak Dishub Provinsi maupun Pusat, sudah menghibahkan ke Pemerintah Kabupaten Barsel,” tutup Daud Danda. (stiv)
