NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Pulang Pisau dan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Pulang Pisau dilaksanakan di Kantor PDAM Pulang Pisau Jalan Tinggang Menteng Pulang Pisau, Selasa (8/2/2022).
MoU atau kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr. Priyambudi, SH MH didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan TUN, Fuat Zamroni, SH bersama Direktur PDAM Pulang Pisau, Sis Hernawa, SE didampingi oleh para jajarannya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr. Priyambudi SH.MH mengatakan tujuan Nota Kesepahaman ini, dalam rangka kerja sama penyelesaian permasalahan di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yakni meliputi bantuan hukum berupa bantuan hukum litigasi dan non-litigasi.
Pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (Legal Opinion/LO), pendampingan hukum (Legal Assistance/LA) dan audit hukum (Legal Audit), dan tindakan hukum lainnya, dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah.
“Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak, ” terang Dr Priyambudi SH MH.
Dijelaskan Kejari Pulang Pisau lagi, berdasarkan tugas dan fungsinya, Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negaranya dapat mewakili pemerintah atau negara baik di dalam maupun luar pengadilan. Layanan yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PDAM, diantaranya bantuan hukum, pendampingan hukum (Legal Assistance), pendapat hukum (Legal Opinion), dan tindakan hukum lainnya.
“Semua layanan tersebut dapat diberikan apabila ada permohonan dari PDAM Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu Tim Percepatan dan Pengembangan PDAM Kabupaten Pulang Pisau juga dapat terbantu dengan keberadaan MoU ini terutama dalam hal pendampingan hukum untuk support dan back up setiap langkah-langkah yang dilakukan untuk perusahaan, ” kata Priyambudi.
Ditegaskan Priyambudi, tidak hanya dalam hal pengadaan dan penagihan, PDAM Kabupaten Pulang Pisau juga dapat meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara apapun lingkupnya di bidang perdata dan tata usaha negara,
“Saya berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melalui Jaksa Pengacara Negaranya dapat bermanfaat dan menjadi problem solver terhadap masalah yang dihadapi PDAM Kabupaten Pulang Pisau. Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat memperhatikan kondisi PDAM Kabupaten Pulang Pisau. Kepada direktur dan jajarannya harus tetap bersemangat bekerja untuk meningkatkan pelayanan dengan keterbatasan yang ada, ” tutup Dr Priyambudi lagi.
Direktur PDAM Kabupaten Pulang Pisau, Sis Hernawa menyambut baik dan antusias dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dalam hal penanganan masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Kami mohon arahan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam penanganan masalah hukum terutama terkait pengadaan barang dan penunggakan rekening,
“Permasalahan pengadaan barang terutama pengadaan bahan kimia dan instalasi sering menjadi permasalahan. Sebab kami harus menunggu penyertaan modal untuk dapat membayarnya kepada supplier, karena kondisi keuangan yang sulit dihadapi perusahaan,” ucap Sis sapaan akrab Direktur PDAM.
Dilanjutkan Sis sementara untuk penagihan tunggakan pelanggan, pihaknya dapat mengatasinya secara humanis dan kekeluargaan,
“Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara tersebut, maka kami mohon bantuan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau melalui Jaksa Pengacara Negaranya,” tandasnya. (wan)
