NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Bali – Bupati Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Pudjirustaty Narang menghadiri undangan atas arahan Presiden RI Joko Widodo, Jumat (25/3/2022) di Bali.
Undangan yang dihadiri orang nomor satu di Kabupaten berjuluk Bumi Handel Hapakat itu, dalam rangka Rakornas Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, agar pihak Kementrian, Pemda dan BUMN dapat memprioritaskan pembelian atau penggunaan produk dalam negeri. Artinya, diharapkan setiap daerah lebih banyak membeli atau menggunakan produk dalam negeri.
“Jadi, kita minta 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa yang ada di masing-masing lembaga atau institusi se-Indonesia dapat digunakan untuk membeli produk UMKM dalam negeri,” kata presiden berpesan.
Diungkapkan Presiden, apabila banyak membeli barang impor maka akan banyak menguntungkan negara lain.
Berbeda halnya apabila dibelikan produk dalam negeri atau UMKM, maka uang akan berputar, serta mampu meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Saat ini anggaran pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun anggaran di daerah Rp 535 triliun dan BUMN mencapai 420 triliun.
“Apabila anggaran tersebut digunakan 40 persen saja untuk membeli produk lokal alias UMKM, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kalkulasi 1,71 persen,” bebernya.
Atas arahan dan instruksi Presiden tersebut, Bupati Pudjirustaty Narang sangat mendukung hal penggunaan produk buatan Indonesia.
“Khusus bagi kami Pemkab Pulang Pisau tentu sangat mendukung arahan dan instruksi Bapak Presiden Jokowi perihal ini. Karena, selain wujud cinta tanah air yang secara tidak langsung mengedepankan kearifan lokal juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di daerah,” kata Taty sapaan akrab Bupati Pulang Pisau, kepada awak media di daerah dia pimpin.
Menurutnya, mencintai produk buatan dalam negeri merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat Indonesia. (nk-1)
