Pulpis Dapat 4 Proyek Multi Years Senilai Rp 230 Miliar dari APBD Provinsi Kalteng

NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalokasikan dana sebesar Rp 230 Miliar yang dikemas dalam 4 proyek Multi Years Contract (MYC) untuk peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang tahun 2022-2024.

Empat proyek Multi Years tersebut antara lain, peningkatan Jalan Pulang Pisau-Pangkoh senilai Rp 75 Miliar yang dibagi dalam 3 tahun yakni 15 Miliar tahun 2022, 30 Miliar tahun 2023, dan 30 Miliar lagi di tahun 2024.

Kemudian proyek peningkatan Jalan Pangkoh-Bahaur I senilai 40 Miliar dibagi 3 tahun anggaran dengan rincian 8 Miliar tahun 2022, 16 Miliar tahun 2023, dan 16 Miliar untuk tahun 2024.

Selanjutnya proyek peningkatan Jalan Pangkoh-Bahaur II senilai 40 Miliar terbagi 3 tahun anggaran yaitu 8 Miliar tahun 2022, 16 Miliar tahun 2023, dan 16 milyar lagi di tahun 2024. Terakhir proyek MYC peningkatan Jalan Bukit Liti-Bawan senilai 75 Miliar terbagi 3 tahun anggaran yaitu 15 Miliar tahun 2022, 30 Miliar tahun 2023, dan 30 Miliar lagi di tahun 2024.

Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan Pulang Pisau dan Kapuas sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno mengungkapkan hal itu saat menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Perencanaan 2023 di aula Bappedalitbang Pulang Pisau, Selasa (29/3/2022).

Dia mengatakan usulan aspirasi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau terkait pembangunan jalan di Kabupaten Pulang Pisau yang diusulkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, akan disesuaikan dengan kewenangan Provinsi  Kalimantan Tengah.

“Tentunya dengan memperhatikan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan Kabupaten Pulang Pisau dalam rencana pembangunan tahun 2023,” ujarnya.

Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang dalam sambutannya mengatakan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Daerah Pemilihan Pulang Pisau dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah serta Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah yang bisa berhadir pada acara tersebut.

“Kita berharap adanya sinkronisasi program atau kegiatan yang selaras antara pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kegiatan yang tidak dapat di tampung atau dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2023 dapat diperjuangkan atau diakomodir melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah, baik melalui alokasi dana DAU, DAK, tugas pembantuan maupun dekonsentrasi,” ucap Bupati Taty.

Selaku Pimpinan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Taty juga berharap kepada anggota DPRD Dapil Pulang Pisau dan Kapuas agar bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang pada waktunya nanti akan dibahas pada rapat pembahasan anggaran di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau juga bisa teranggarkan melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Pulang Pisau H Ahmad Fadli Rahman yang juga hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dan anggota DPRD Kalteng Dapil Pulang Pisau dan Kapuas yang telah membantu Kabupaten Pulang Pisau membangun infrastruktur melalui APBD Provinsi Kalteng.

“Namun kita juga berharap agar SOPD lebih kreatif menelusuri informasi dan peluang program pembangunan serta menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng maupun pemerintah pusat yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Sehingga visi dan misi serta program pembangunan kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 dapat teralisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, baik program pembangunan yang dialokasikan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN,” ujarnya.

H Fadli juga meminta, melalui momentum Musrenbang RKPD 2023 ini agar Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar SOPD dalam menyusun rencana kerja pembangunan (RKP) masing-masing. Terutama dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Pulang Pisau. (nk-1)