NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Kebijakan pemerintah pusat soal kenaikan BBM mengundang perhatian sejumlah pihak. Salah satunya Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pulang Pisau Yoppy Satriadi.
Dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau merespons dampak kenaikan BBM dengan melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga dan distribusi barang di pasaran.
“Hari ini kita harus menerima konsekuensi kenaikan BBM yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka kita sebagai pemerintah daerah mau tidak mau harus menerima dan mengawal kebijakan ini,” ucap Yoppy Satriadi saat diwawancara Buletin DPRD Pulang Pisau belum lama ini.
Menurutnya, Pemkab Pulang Pisau juga wajib mengawasi terkait efek dari kenaikan BBM ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kami tahu ini berat dan berdampak langsung kepada masyarakat, tapi kami juga yakin pengalihan subsidi BBM ke BLT akan lebih tepat sasaran dan lebih efisien dalam penggunaan keuangan negara. Kita berharap saja bahwa kenaikan BBM ini juga harus beriringan dengan kenaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Pulang Pisau,” tandas legislator PDI Perjuangan Kabupaten Pulang Pisau ini.
Ditanya apakah ada tindakan yang akan dilakukan Pemkab Pulang Pisau untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Pulang Pisau, Yoppy Satriadi menjawab masih menunggu sejauh mana dampak kenaikan BBM bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
“Untuk saat ini karena APBD Perubahan Tahun 2022 sudah diketok sehingga kita wait and see dulu terkait dampak apa saja terkait dengan kenaikan BBM ini. Nanti mungkin kita berikan kebijakan di anggaran murni 2022,” ucapnya.
Namun, lanjut Yoppy, pihaknya mendorong Pemkab Pulang Pisau untuk membuat kebijakan menekan inflasi dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan daerah lain seperti menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang untuk pengendalian inflasi.
“Setidaknya ada beberapalangkah yang perlu dilakukan pemerintah saat ini salah satunya yakni menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan melakukan pengawasan distribusi barang, dan bila perlu menggelar pasar murah atau pasar penyeimbang untuk menstabilkan daya beli masyarakat,” tutup Yoppy Satriadi. (nk-1)
