NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Kuala Kapuas – Adanya kewenangan pencairan atau salur melalui pemerintah kecamatan, memangkas dari jalur DPMD seperti waktu sebelumnya, maka Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh, menjadi desa pertama yang menyalurkan pada Selasa (7/3) kepada 35 Kepala Keluarga.
” Benar, Desa Budi Mufakat adalah sebagai desa pertama yang menjadi penyalur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT – DD) untuk warganya. Jumlah penerima sebanyak 35 KK. Hal ini sesuai dengan keinginan Bupati Kapuas Ir Ben Brahim S Bahat, MM, MT agar pelayanan birokrasi kepada masyarakat lebih cepat, mudah, transparansi dan akuntabel serta tepat sasaran,” sebut Budi Kurniawan melalui WhatsApp saat dihubungi Rabu (8/3).
Kepala Dinas PMD ini menambahkan lagi, setelah diberikan kewenangan bahwa pencairan atau penyaluran ADD dan DD pada tahun 2023 melalui pemerintah Kecamatan tidak lagi melalui DPMD langsung direspon sehingga dari 214 desa yang ada, Desa Budi Mufakat yang pertama kali melakukan penyaluran,
“Untuk tahun 2023 penyaluran sudah bisa dilaksanakan awal bulan Maretini. Tidak seperti bulan sebelumnya karena ada kendala birokrasi yang terlalu panjang. Pencairan dipermudah, sehingga Pemdes mudah mencairkannya,” ungkapnya lagi.
Kades Budi Mufakat, Hendy Murdiono menyebutkan penyaluran BLT-DDuntun yang berhak menerima untuk bulan langsung. Yan mana perbulannya mereka mendapatkan Rp 300.000,- bersumber dari Dana Desa (DD) dialokasi maksimal 25 persen dan minimal 15 persen,
“Kami langsung menyalurkan BLT-DD dari Januari hingga Maret 2023 sebesar Rp 900 ribu. Alhamdulillah sangat membantu warga bertepatan persiapan menghadapi bulan suci ramadhan,” ungkap Hendy Moerdiono.
Hendy Moerdiono menambahkan
penyaluran BLT-DD di laksanakan di Kantor Desa Budi Mufakat RT 01 disaksikan langsung Kepala DPMD, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ini sebagai bentuk transparasi dan penyaluran tersebut tepat sasaran,
“Bagi warga yang memang sakit kami antar langsung ke rumah dan saya tegaskan tidak ada potongan atau pungutan karena itu merupakan hak warga,” pungkas Hendy Moerdiono. (wan)
