NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKAKUMANTAN.COM, Barito Selatan — Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Pejabat Bupati (PJ) Dr H Deddy Winarwan, S.STP M.Si menegaskan agar Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Lingkup SOPD Pemkab Barito Selatan agar meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat agar suatu tujuan bisa menghasilkan tujuan dan harapan untuk kepentingan masyarakat dalam segala sektor Program pemerintah agara masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dan tujuan Pemerintah yang mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di Barsel karena Kabupaten Barsel saat ini sebagai kabupaten Nomor 2 di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang angka inflasinya masih tinggi terang H.Deddy Winarwan setelah acara Sinergitas edukasi pengembangan anak usia Dini Holstik Integratif (PAUD HI) dan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan melalui PAUD HI Percontohan di Yayasan TK.BINA NUSANTARA kota Buntok. Senin (21/08/2023)
Pj Bupati Barito Selatan Dr H. Deddy Winarwan, S.STP M.Si menegaskan untuk menanggapi PNS yang tidak hadir dalam kunjungan kerja yang merupakan hal penting dari program Pemerintah Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah protab penegakan Kedisplinan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tahapan yang kita ambil langkah teguran tertulis, hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin berat tegasnya.
Dan kita juga akan catat oknum – oknum yang jarang hadir dalam setiap kegiatan acara Program Pemerintah Daerah, kalau tidak hadir karena urusan penting atau sakit itu tidak akan kena hukaman disiplin karena PNS yang bersangkutan berhalangan hadir karena alasan yang masuk akal dan Manusiawi.
Nanti apa bila hukuman teguran sampai Hukuman disiplin ringan sampai berat sangsinya yaitu tunda kenaikan gajih berkala hingga tunda kenaikan pangkat jelas, H Deddy Winarwan.
Mudah – mudahan hukuman tertulis yang sudah dipublis di Media akan ada kesadaran bagj Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jarang hadir dalam acara Program Pemerintah Daerah kabupaten Barsel, karena program pemerintah daerah yang bertujuan untuk menurunkan angka Stunting di Kabupaten Barsel yang amgka stunting masih tinggi nomor 2 se Kalteng, maka apa yang sudah jadi Program Pemerintah Daerah kabupaten Barsel harus benar – benar dilaksanakan dan menyentuh sasaran, dan disertai dalam pembuktian data yang benar Filed, apabila PNS nya jarang hadir maka tidak mempunyai data yang Filed maka program untuk menurunkan angka stunting tidak optimal Jelasnya.
Dan kita akan merubah pola fikir ASN /PNS agar bisa melayani masyarakat secara optimal karena itu sebenarnya ASN harus melayani masyarakat bukan dilayani oleh masyarakat karena itu sudah menjadi sumpah jabatan ASN dan ASN P3K untuk melayani Masyarakat yang menjadi tujuannya menjadi Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.
Dtambahkannya lagi Bupati melayani tingkat Kabupaten, Camat melayani masyarakat di tingkat Kecamatan, dan lurah melayani masyarakat di tingkat RT/RW.
Kita juga ada menemui anak – anak yang tidak mampu beli seragam sekolah, kita sebagai Pemerintah harus bertanggung jawab, karena sudah kewajiban dari Pemerintah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan mencerdaskannya yang sudah tertuang dalam UUD jelasnya.
Layanan dasar dan layanan wajib Pemerintah Daerah ada 6 Layanan yaitu ;
1.Layanan Pendidikan
2.Layanan Kesehatan
3. Layanan Pekerjaan umum dan tata ruang sarana dan prasarana
4. Layanan prasarana kawasan dan pemukiman yang layak huni
5. Mendapatkan pelayanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat
6.Layanan Sosial
Rapat Program sudah kita siapkan jadi kita bersama – sama menerapkannya agar penanganan angka stunting bisa berjalan lancar dan optimal di kabupaten Barsel, sampai ke Kecamatan dan Desa, PJ Bupati Barito Selatan juga menyayangkan ada 1.oknum Camat di Kabupaten Barsel yang tidak hadir dalam acara Program pemerintah Dalam Menerapkan penanganan dan pencegahan angka Stunting, bagaimana kita mengentaskan stunting di level kecamatan dan Desa kalau Camatnya Tidak Hadir Pungkas H.Deddy Winarwan, sehingga data yang diberikan ke Pemerintah Kabupaten Data yang diberikan pasti tidak akan Filed Tutup H.Deddy Winarwan. (stiv)
