Rabu , 20 Agustus 2025
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI

Dipimpin Mendagri, Pemprov Kalteng Ikuti Rakor Bahas Perkembangan Inflasi MInggu ke-3 Februari 2024

NUSAKALIMANTAN.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri RI secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/02/2024). Rakor dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mewakili Mendagri Tito Karnavian di ruang Sasana Bakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta Pusat.

Rakor Inflasi ini diikuti Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko beserta Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemprov. Kalteng.

Dalam sambutan pengantarnya, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan kembali agar seluruh stakeholders terkait fokus mengendalikan inflasi.

“Dalam rapat koordinasi ini kita harus menghasilkan suatu keputusan yang kita sama-sama dengar, pertama kita sampaikan ke pimpinan, kedua kita laksanakan”, tutur Tomsi Tohir.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini dalam laporannya menyampaikan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga Minggu ke-3 Februari 2024.

Berdasarkan data SP2KP – pencatatan tanggal 12-13&15-16 Februari 2024 terkait Indeks Perkembangan Harga M3 Februari 2024, 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH Tertinggi diantaranya Tasikmalaya di Prov. Jawa Barat yakni 5,13 persen, Bolaang Mongondow Selatan di Prov. Sulawesi Utara yakni 4,46 persen, Pekalongan di Prov. Jawa Tengah yakni 4,43 persen, Ogan Komering Ulu Selatan di Sumatera Selatan yakni 4,28 persen, Puncak Jaya di Prov. Papua Tengah yakni 3,96 persen, Tanjung Balai di prov. Sumatera Utara yakni 3,95 persen, Bantul di prov. DI Yogyakarta yakni 3,62 persen, Payakumbuh di Prov. Sumatera Barat yakni 3,52 persen, Belu di Prov. Nusa Tenggara Timur yakni 3,39 persen dan Lanny Jaya di Prov. Papua Pegunungan 3,29 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *