Pemprov Kalteng Tegaskan Dukungan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

NUSAKALIMANTAN.COM, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan kelembagaan pengawas pemilu melalui kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilu”, yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya, Senin (22/09/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam sambutannya, Herson menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam memperkuat pengawasan pemilu guna menjamin integritas demokrasi.

“Pemilu yang berintegritas tidak hanya lahir dari pengawasan yang kuat, tetapi juga dari komitmen bersama dalam mencegah pelanggaran sejak dini. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan dukungan, bukan melakukan intervensi,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penguatan internal kelembagaan, tetapi juga merupakan momentum untuk refleksi dan evaluasi pascapelaksanaan Pemilu 2024.

“Baru saja pada Sabtu lalu, telah ditetapkan calon terpilih di Provinsi tetangga. Maka kegiatan ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi proses demokrasi yang telah berjalan dan menjadi bekal untuk menghadapi Pilkada mendatang,” tuturnya.

Satriadi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota atas dukungan selama proses Pemilu 2024, yang dinilai sangat berperan dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu di daerah.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mewujudkan kemandirian kelembagaan Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, merumuskan strategi nasional pengawasan pemilu yang adaptif dan progresif, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Bawaslu dengan menanamkan nilai etika, solidaritas, integritas, dan profesionalitas, serta membangun sinergisitas dan kolaborasi antarlembaga dalam menjaga integritas demokrasi.