NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, pada Selasa (30/9/2025). Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, diterima langsung oleh Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa’i, di Aula Kantor Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya.
Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Rifa’i menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tingkat pusat sangat penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di sektor kehutanan dan pertanian.
“Banyak aspirasi yang langsung disampaikan masyarakat kepada anggota DPR RI. Sebagai kepala daerah, saya berharap mudah-mudahan ini bisa direalisasikan, bisa dipenuhi apa yang menjadi keluhan dan permasalahan petani, khususnya di Kecamatan Jabiren Raya,” ujar Rifa’i.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan tersebut adalah penataan kawasan hutan. Ia menyebut, hingga kini masih terdapat banyak desa di Kalimantan Tengah yang masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan masyarakat dalam pengembangan ekonomi.
“Kami berupaya agar permasalahan ini segera bisa diverifikasi demi kepentingan masyarakat. Dengan begitu, desa-desa yang berada dalam kawasan hutan bisa mendapatkan kepastian untuk mengembangkan potensi ekonominya,” jelas Yohan.
Selain persoalan kawasan hutan, pembahasan juga mengarah pada penguatan sektor pertanian. Ahmad Yohan menyebut, pemerintah pusat, melalui Presiden Prabowo, tengah mendorong Kalimantan Tengah menjadi kawasan swasembada pangan dengan program cetak sawah baru seluas sekitar 50 ribu hektare.
“Program cetak sawah ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Masih perlu tata kelola air dengan membangun irigasi, juga butuh teknologi. Kita dengar tadi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut Yohan, pendampingan dan pelatihan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat lokal bisa menguasai teknologi pertanian modern. “Kita dari pemerintah pusat akan terus mendukung agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan,” tambahnya.
Kunjungan kerja spesifik ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjawab persoalan pertanian serta tata kelola kehutanan di Kalimantan Tengah. (Rilis/Abdmanan)
