NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi (Rakordalev) Triwulan III Tahun 2025 pada Kamis (9/10) di Aula Bapperida Pulang Pisau.
Mewakili Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i, Sekretaris Daerah (Sekda) Tony Harisinta mengingatkan arahan kepala daerah kepada seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran.
Dikatakannya, kegiatan Rakordalev ini merupakan forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan rencana kerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Evaluasi tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan merumuskan solusi agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal di triwulan berikutnya.
Kepala daerah, terang dia, juga menyoroti capaian realisasi anggaran Kabupaten Pulang Pisau per 30 September 2025 yang masih rendah.
“Realisasi keuangan baru mencapai 51,15 persen dan realisasi fisik sebesar 60,15 persen, angka ini masih jauh dari harapan,” kata Tony Harisinta.
Ia menekankan pentingnya kerja keras dan percepatan pelaksanaan kegiatan mengingat waktu efektif hingga akhir tahun hanya tersisa sekitar dua bulan setengah.
Sejalan dengan itu, Tony Harisinta dalam wawancara usai acara menegaskan perlunya langkah konkret dari perangkat daerah terkait, terutama empat OPD yang realisasinya masih di bawah 50 persen, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, RSUD, dan Dinas Pendidikan.
“Kita lihat serapan anggarannya masih rendah, padahal ini sudah akhir Triwulan III. Dengan waktu efektif hanya dua bulan setengah, kami minta OPD mempercepat dan memaksimalkan penyerapan anggaran agar roda perekonomian tidak tersendat,” ujarnya.
Ia juga menugaskan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempersiapkan dan memfasilitasi kebutuhan anggaran OPD serta mendorong agar koordinasi lebih intensif dilakukan guna mempercepat proses realisasi belanja daerah.
Selain itu, dirinya menambahkan bahwa percepatan penyerapan anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jika uang cepat beredar, maka perekonomian daerah ikut bergerak. Saat ini angka 51 persen itu belum menggembirakan, seharusnya minimal sudah 70 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut disebutkan, Bupati juga menyoroti pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung sejumlah program nasional seperti swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 Juta rumah, Sekolah Rakyat, pencegahan stunting, serta penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kami mengingatkan seluruh jajaran birokrasi, agar terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik dengan semangat kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, demi terwujudnya Pulang Pisau Jaya. (Rilis/Abdmanan)