NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Pihak Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), diduga senyap atau secara diam-diam melaksanakan program kegiatan penanaman bibit pohon, red) di wilayah Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Akibatnya, kritikan pedas bahkan kecamatan keras datang dari Kepala Desa (Kades) Buntoi Markurius.
Ditanya berapa jumlah bibit pohon yang ditanam pihak KPSHK? Markurius menyebut, sedikitnya ada 88 ribu bibit pohon yang sudah ditanam.
Meski begitu, lanjut Kades, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti jumlahnya karena tidak ada koordinasi dan laporan resmi ke pihak desa.
“Mereka itu (KPSHK) saya anggap tidak menghargai kami sebagai pemilik wilayah. Kenapa? Karena mereka bekerja sendiri tanpa sepengetahuan pihak desa. Semial ada konflik dan sebagainya siapa yang bertanggungjawab,” ujar Kades tegas.
“Mereka datang sewaktu mau penandatanganan saja, misalnya penanaman pohon, baru kami diminta tanda tangan dokumen penanamannya. Padahal kami belum pernah melihat bibitnya hanyar angka di lembaran kertas,” celetuk kades Kades menambahkan kepada sejumlah awak media, Senin (3/1/2025).
Lebih lanjut, Markurius juga menyampaikan sebelumnya telah terjadi pergantian kepengurusan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Buntoi, di mana Jeraid kini menjabat sebagai ketua menggantikan Karlin, melalui hasil musyawarah desa (musdes).
Melalui kepengurusan LPHD baru ini lah, Markurius berharap, agar dapat menggandeng pihak kemitraan yang salah satunya KPSHK untuk lebih terbuka dan memiliki kontribusi nyata terhadap desa.
“Jujur selama ini KPSHK tidak ada kontribusinya untuk Desa Buntoi. Dalam kegiatan apapun, termasuk acara 17 Agustus saja mereka tidak pernah memberikan dukungan, padahal dana di belakang mereka itu miliaran rupiah,” ungkap Kades.
Tak hanya masalah itu saja, Markurius juga menyoroti adanya kegiatan pihak asing di wilayah yang dirinya pimpin tanpa pemberitahuan resmi ke pemerintah desa.
“Kemarin sempat ada orang asing datang ke Desa Buntoi, tapi tidak ada pemberitahuan. Sepertinya mereka bekerja diam-diam, kadang malam hari datang dan melakukan penanaman,” terangnya.
Diakhir wawancara, Markurius menyebut luas lahan yang digunakan untuk kegiatan penanaman bibit pohon oleh pihak KPSHK kurang lebih 7 ribu hektare.
“Dari total luasan itu, masuk di lahan warga, hutan desa, dan ironisnya bahkan masuk hutan adat. Jadi kami selaku Pemdes Buntoi meminta kepada KPSHK, agar tidak lagi beraktivitas di wilayah kami. Silakan mencari lokasi kerja lain di tempat lain saja atau ” angkat kaki” dari Desa kami,” tegasnya lagi.
“Kami juga meminta pihak berwajib untuk memeriksa program yang sudah dilaksanakan KPSKH ini,” harapnya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, salah satu pihak KPSHK belum bisa memberikan statement terkait apa yang disampaikan Kepala Desa Buntoi.
“Kami belum bisa memberikan tanggapan kepada teman-teman media terkait hal ini, kami akan melakukan rapat internal dulu,” ujarnya. (Rilis/Tim)
