NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025). Kegiatan ini menjadi tonggak awal penyusunan program pembangunan daerah yang sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih masa jabatan 2025–2030.
“Visi kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), Dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI Menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.
Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Kalteng akan mengusung Program Prioritas Huma Betang yang meliputi enam pilar: Kalteng Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni. Program ini diharapkan mampu menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Gubernur juga menjelaskan pembagian pembangunan Kalteng dalam tiga zona utama, masing-masing dengan tema pembangunan berdasarkan potensi wilayah. Zona Timur difokuskan pada hilirisasi pangan dan energi baru, serta sebagai wilayah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN); Zona Tengah sebagai pusat perdagangan, jasa, pertanian terintegrasi, serta riset dan pendidikan; dan Zona Barat ditujukan untuk hilirisasi sumber daya alam, industri, perdagangan, pariwisata, dan konservasi.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya dukungan lintas sektor. “Kami berharap semua pihak, baik pemerintah pusat, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat bisa bergandengan tangan menyukseskan program ini,” ujarnya.
Adapun prioritas pembangunan tahun 2025 dan 2026 antara lain peningkatan PAD, pendidikan dan pengobatan gratis, pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta penguatan jaringan internet dan listrik.
Tak kalah penting, Gubernur juga menyinggung soal implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait sistem opsen (tambahan pajak). Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk lebih aktif dalam mengelola dan melaporkan pendataan pajak, termasuk kewajiban pelaporan Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban.
“Apabila hal-hal tersebut tidak dilaksanakan, maka penyaluran Bagi Hasil Pajak Lainnya bisa ditunda,” tegas Gubernur mengingatkan.
