NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Sedikitnya 9 orang yang tergabung dalam Mahasiswa Pejuang Muda Kemensos RI berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, Senin (1/11/2021).
Mahasiswa Pejuang Muda ini merupakan salah satu program Kemensos RI yang akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan manfaat positif kepada program kesejahteraan sosial dan keluarga penerima manfaat bantuan sosial, salah satunya melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah mereka ditugaskan.
Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Eknamensi Tawun bersama Sekretaris, Kepala Bidang lingkup Dinas Sosial beserta seluruh staf jajaran Dinas Sosial dan para pendamping PKH, di Aula Dinsos.
“Kami sangat menyambut baik dan mendukung kegiatan mahasiswa pejuang muda di Kabupaten Pulang Pisau dan berharap dapat bersinergi dengan kegiatan di daerah dan bisa memberikan manfaat positif kepada program kesejahteraan sosial dan keluarga penerima manfaat bantuan sosial,” ungkap Eknamensi Tawun usai pertemuan di Aula Dinsos.
Selanjutnya kata Eknamensi Tawun, 9 orang Pejuang muda yang berasal dari berbagai universitas lokal dan luar Kalimantan ini akan bertugas memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) yang ada di 8 kecamatan di Pulang Pisau.
“Surat pemberitahuan sudah kami sampaikan ke kecamatan dan di teruskan ke desa. Agar nanti kedatangan para pejuang muda ini bisa mendapat atensi dalam menjalankan tugasnya di lapangan, ” tutur Tawun.
Terpisah perwakilan Pejuang Muda, Wisnu Prasetio menyampaikan jika Program Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah program baru yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial pada tahun 2021 dengan menggandeng ribuan mahasiswa aktif sebagai peserta dari berbagai perguruan tinggi.
Khusus untuk Pulang Pisau ada 9 orang mahasiswa yang masuk Pejuang Mahasiswa. Dari Universitas Palangka Raya ada 3 orang, dari Universitas Wahid Hasyim semarang 4 orang, dari Universitas Islam Indonesia Jogya 2 orang.
“Salah Satu program kami bertujuan untuk membantu melakukan Validasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS). Kami berharap pihak desa nantinya bisa menyampaikan program ini ke RT agar tidak salah persepsi di masyarakat, ” tukas Wisnu. (nk-1)