Kamis , 19 November 2026

Monev di Desa Budi Mufakat tentang Pemanfaatan Keuangan Desa

NUSAKALIMANTAN.COM, Kuala Kapuas – Pengelolaan Keuangan desa diatur dalam satu tahun anggaran. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan regulasi desa termasuk UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024. Pendapatan desa berasal dari PADesa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil Pajak dan retribusi, Hibah dan pendapatan lainnya.

Penggunaan Keuangan Desa Budi Mufakat serta pertanggung jawaban administrasi lainnya dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bataguh. Hadir dalam Monev Tim Monev Kecamatan Bataguh didampingi Tenaga Akhli Rijali Rahman dan Hendrano, Pendamping Desa Suyono, Pendamping Lokal Desa Meyta Saraswati Ketua BPD, Kepala Desa Budi Mufakat Hendy Moerdiono dan perangkat desa lainnya.

Camat Bataguh Dino Aries Fahrizal melalui Sekretaris Camat Rahmat M Noor yang juga Ketua Tim Monitoring dan evaluasi ( Monev) mengatakan kalau Kecamatan ke desa adalah bersifat pembinaan. Seperti layaknya orangtua pada anak. Maka tidak mungkin orang tua mau menyalahkan anak. Namun akan dilakukan pembinaan atau meluruskan jika ada yang salah.

Kepala desa Budi Mufakat Hendy Moerdiono pada kesempatan ini mohon maaf sekdes tidak bisa ikut berhadir karena ada hal berkaitan dengan cetak sawah yang dilakukan di Desa Budi Mufakat. Segala pekerjaan berkaitan dengan pembangunan, ada yang belum selesai progresnya namun kami bisa melaporkan pelaksanaan sesuai dengan pencapaian kemajuan pekerjaan seperti yang telah kita lakukan,

“Segala masukan saran dan petunjuk dari tim Monev, akan kami tindak lanjuti, kita perbaiki sesuai tata aturan yang berlaku. Dan kami berterima kasih pada hari ini dengan adanya kehadiran tim monitoring kededa kami yang memberikan bimbingan dan petunjuknya,” ungkap Hendi Moerdiono.

Masukan dari Tenaga Akhli Rijali Rahman untuk pelaksanaan Monev saat ini adalah seperti diketahui pengelolaan dana desa dan keuangan desa lainnya meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta belanja tak terduga,

” Pengelolaan keuangan desa mencakup lima tahapan Perencanaan Dituangkan dalam RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Pelaksanaan dipegang oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dibantu PTPKD yang mana sekretaris desa sebagai koordinator, Kepala Seksi atau urusan sebagai pelaksana kegiatan, dan Kaur Keuangan atau Bendahara, sementara BPD dan masyarakat berperan dalam pengawasan,” ungkap Rijali Rahman (wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *