Jumat , 20 November 2026

Pengunduran Diri Wapres Ditengah Pemakzulan Antara Kekosongan Norma Etika dan Tanggungjawab Pidana

NUSAKALIMANTAN.COM, Palangka Raya –
Panggung ketatanegaraan Indonesia mencatat preseden historis sekaligus problematis pada (12/11) tatkala bergulir usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan menjadwalkan langkah awal pemakzulan (impeachment). Hal ini bermula polemik persyaratan Pendidikan menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta dinamika pengujian keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden.

Maka Gibran Rakabuming Raka sang Wapres menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Peristiwa tersebut menjadi sorotan utama berbagai media massa dan portal hukum nasional, antara lain Hukumonline melalui tajuk “Ini Implikasi Hukum Jika Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden” (12 November 2026) serta kolom opini Suara Muhammadiyah bertajuk “Gibran Mundur, Etika atau Siasat?” (16 November 2026).

Diskursus publik mengerucut pada satu pertanyaan krusial, apakah pengunduran diri secara sukarela di tengah pusaran pemakzulan secara otomatis menggugurkan seluruh proses pemeriksaan hukum (mootness) ataukah negara tetap berkewajiban menuntaskan aspek pertanggungjawaban hukum dan pidananya? Persoalan kompleks ini tidak memadai jika hanya dibedah melalui pembacaan teks peraturan secara kaku, melainkan menuntut pisau analisis terpadu dari Teori Hukum, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Hukum Pidana.

Amanda Nabila seorang Mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Palangka Raya menulis analisis Perspektif Teori Hukum: Kekosongan Norma (Rechtsvacuüm) dan Kepastian Hukum. Dalam perspektif Teori Hukum, peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden di tengah proses pemakzulan menyingkap adanya kekosongan norma (rechtsvacuüm) dan kekaburan norma (vague van normen) dalam arsitektur hukum positif Indonesia.

Dijelaskannya pula bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) secara tekstual membedakan terminologi “berhenti” atas permintaan sendiri) dan “diberhentikan” melalui mekanisme pemakzulan Pasal 7A dan Pasal 7B, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2). Namun, baik UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, maupun Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR hanya mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan oleh MPR dalam tenggat 60 hari dari dua calon usulan Presiden, tanpa mengatur syarat formil pengunduran diri serta akibat hukumnya terhadap proses pemakzulan yang sedang berjalan,

“Merujuk pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch, hukum harus senantiasa menjamin tiga nilai dasar secara proporsional: kepastian hukum (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit). Ketika pengunduran diri dijadikan instrumen untuk menghentikan proses pemakzulan yang sedang berproses di parlemen, terjadi ketegangan serius antara kepastian prosedural dan keadilan substantif. Dalam teori sistem presidensial dengan masa jabatan tetap (fixed-term executive) sebagaimana dikemukakan Juan J. Linz, jabatan publik tertinggi bukanlah hak privat yang dapat dilepas kapan saja tanpa jejak pertanggungjawaban, melainkan mandat konstitusional rakyat yang terikat pada prinsip pengawasan dan keseimbangan (checks and balances),” ujar Amanda Nabila yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa 2640306110007.

Dilanjutkannya lagi apabila pengunduran diri serta-merta menghapus objek pemeriksaan konstitusional, maka mekanisme impeachment berisiko kehilangan daya paksa yuridisnya (toothless). Etika Jabatan, Keadilan Substantif, dan Batas Positivisme. Dari sudut pandang Filsafat Hukum, fenomena pengunduran diri di tengah ancaman pemakzulan menguji dialektika klasik antara aliran Positivisme Hukum (Legal Positivism) dan aliran Hukum Kodrat/Etika Konstitusional. Kaum positivis sebagaimana tradisi pemikiran John Austin dan H.L.A. Hart akan memandang bahwa karena tidak ada larangan eksplisit dalam hukum tertulis bagi Wakil Presiden untuk berhenti saat proses HMP bergulir,

“Maka surat pengunduran diri tersebut sah secara yuridis-formal dan secara otomatis mengakhiri status jabatan beserta objek pemakzulannya. Namun, filsafat hukum mengingatkan bahwa hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa moralitas (inner morality of law menurut Lon L. Fuller). Dalam etika deontologis Immanuel Kant, tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada imperatif kategoris—kewajiban moral untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab demi martabat hukum itu sendiri, bukan sekadar kalkulasi taktis (hypothetical imperative) untuk menghindari sanksi politik maupun hukum,” ucap Amanda Nabila yang juga tertuang di Email: amandanabilasimamora@gmail.com miliknya.

Diuraikan lagi secara panjang oleh Alumni Strata 1 di Perguruan Tinggi Banjarmasin ini perbedaan pembanding seperti secara diametral dengan pengunduran diri Mohammad Hatta pada tahun 1956 yang dilandasi perbedaan prinsip kenegarawanan, pengunduran diri di tengah dugaan cacat syarat administratif pencalonan menyisakan pertanyaan filosofis mendasar: apakah keadilan substantif telah terpenuhi hanya dengan hilangnya kursi jabatan? Dalam kerangka keadilan korektif Aristoteles, dugaan pelanggaran syarat konstitusional dan ketidakabsahan dokumen negara tidak dapat dipulihkan sekadar dengan pengembalian mandat jabatan, melainkan menuntut penegakan kebenaran hukum secara transparan di hadapan publik.

Analisis Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Impeachment versus Criminal Liability
Dalam kajian Perbandingan Hukum Pidana, terdapat garis demarkasi yang tegas antara pemberhentian dari jabatan (impeachment) yang berdimensi hukum tata negara/politik dengan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebelum atau selama menjabat. Praktik ketatanegaraan di berbagai negara demokrasi presidensial menunjukkan konsistensi prinsip bahwa hilangnya jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana:

1. Amerika Serikat (U.S. Constitution Article I Section 3 Clause 7): Konstitusi Amerika Serikat menganut prinsip tegas bahwa putusan pemakzulan maupun pengunduran diri pejabat (resignation) tidak memberikan kekebalan hukum (immunity). Dalam preseden pengunduran diri Presiden Richard Nixon pada tahun 1974 akibat Skandal Watergate, meskipun proses impeachment di Kongres terhenti karena objek jabatannya telah kosong, Nixon tetap berada dalam jangkauan penuntutan pidana biasa (indictment, trial, judgment, and punishment according to law) hingga akhirnya memerlukan pengampunan presiden (presidential pardon) dari Presiden Gerald Ford.

2. Korea Selatan (Constitution of the Republic of Korea Article 65): Dalam sistem hukum Korea Selatan, pemberhentian oleh Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) hanya bersifat mencabut status jabatan publik. Pasal 65 ayat (4) Konstitusi Korea Selatan secara eksplisit menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak membebaskan pejabat yang bersangkutan dari tanggung jawab perdata maupun pidana (shall not exempt the person impeached from civil or criminal liability). Prinsip ini diterapkan secara konsisten dalam kasus Presiden Park Geun-hye (2017) yang setelah dimakzulkan langsung diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman penjara atas penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.

3. Implikasi bagi Hukum Pidana Indonesia: Jika dikomparasikan dengan sistem hukum pidana Indonesia (KUHP Nasional maupun ketentuan pidana terkait pemalsuan surat/dokumen administrasi dan keterangan palsu dalam akta autentik), berakhirnya jabatan Wakil Presiden melalui pengunduran diri hanya menghentikan status kenegaraan serta objek impeachment di MPR. Namun, apabila dalam fakta persidangan atau temuan resmi lembaga negara terdapat pemenuhan unsur actus reus (perbuatan melawan hukum berupa penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan yang dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap) dan mens rea (kesengajaan/niat jahat), maka asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) mewajibkan aparat penegak hukum tetap memproses dugaan tindak pidananya secara independen. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pengunduran diri dari jabatan publik bukanlah alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden).

Amanda menyimpulkan dan merekomendasikan Pembaruan Hukum berdasarkan sintesis analisis Teori Hukum, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden di tengah bergulirnya proses pemakzulan merupakan hak pribadi yang sah menurut Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan memicu kewenangan MPR untuk mengisi kekosongan jabatan dalam batas waktu paling lambat 60 hari. Meskipun demikian, secara filosofis dan komparatif, pengunduran diri tersebut hanya menggugurkan objek pencopotan jabatan (impeachment), tetapi sama sekali tidak menghapus pertanggungjawaban hukum pidana maupun etik apabila terbukti terdapat perbuatan melawan hukum dalam pemenuhan syarat pencalonan,

“Sebagai rekomendasi pembaruan hukum legal reform, pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang MD3 dan Peraturan MPR guna mengatur secara rinci syarat formil, saat berlaku, dan akibat hukum pengunduran diri Presiden dan atau Wakil Presiden, disertai klausul tegas bahwa pengunduran diri di tengah proses pemakzulan tidak menghalangi proses penegakan hukum pidana atas dugaan tindak pidana yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak terjebak pada formalisme prosedural semata, melainkan mampu menegakkan keadilan substantif dan akuntabilitas konstitusional pejabat tinggi negara,” pungkas Amanda Nabila (wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *