NusaKalimantan.Com Kanal Informasi yang Lugas, Cerdas, Terpercaya
NUSAKALIMANTAN.COM, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau telah menyalurkan dana penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebesar Rp16,8 miliar dari Rp20 miliar.
Alokasi dana yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) ini digunakan untuk penanganan karhutla dengan segala kebutuhannya.
Meski sebagian besar anggaran telah terserap dan satgas karhutla pun terus melakukan upaya pemadaman Serra pemantauan secara intensif di kawasan rawan gambut.
Namun, kebakaran di wilayah kabupaten berjuluk Bumi Handep Hapakat ini masih terus terjadi, hingga menyebabkan kabut asap pekat.
Abdillah, salah seorang warga Pulang Pisau berharap agar karhutla yang berdampak pada kabut asap pekat ini dapat ditekan sekecil mungkin.
“Saya dengar anggaran karhutla besar. Jadi, mohon kepada para petugas kebakaran yang berdampak asap pekat diminimalkan sedapat mungkin,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Sementara kepada awak media, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pulang Pisau Wahyu Jatmiko mengatakan, penyerapan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk penanganan karhutla di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, telah mencapai 84 persen atau setara Rp16,8 miliar pada pertengahan Oktober 2026 hingga masih tersisa dana yang belum terserap sekitar Rp3,2 miliar.
Ia menjelaskan, dana tersebut masuk ke kas daerah sekitar akhir September 2026 dan digunakan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah status bencana berubah menjadi tanggap darurat.
Penggunaannya pun dikoordinasikan BPBD dengan usulan dari TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait. Artinya, pencairan dan penatausahaan anggaran menjadi kewenangan BKAD, sementara rincian penggunaan dan pertanggungjawaban berada pada masing-masing instansi penerima saluran dana tersebut,” sebut Wahyu.
Selain dana Banpres, lanjutnya, Pemkab Pulang Pisau juga menyiapkan anggaran BTT dari APBD murni sebesar Rp1miliar, dan merencanakan penambahan Rp1 miliar dalam APBD Perubahan 2026 untuk mengantisipasi bencana lain seperti banjir.
“APBD Perubahan sendiri saat ini sedang dalam evaluasi tingkat provinsi dan diharapkan selesai akhir Oktober agar dapat diberlakukan awal November. Kami berharap karhutla segera berakhir agar aktivitas masyarakat dan perekonomian kembali normal,” pungkasnya. (rilis/abdmanan)
